Arsip Tag: Debat Cawapres

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Uarethe Product, Jakarta – Buruh Muda Kehutanan Indonesia (RMI) mengkritik debat wakil presiden kedua tahun 2024 di Senayan, Jakarta, karena gagal mengangkat isu pengelolaan hutan adat dan lestari secara detail.

Direktur Eksekutif RMI Wahyubinatara Fernandez mengatakan para calon wakil presiden harus berani membahas peran negara yang cenderung mendominasi pengelolaan hutan dengan dalih hutan nasional.

“Negara tidak bisa mengelola hutan sendirian karena terbukti di lapangan bahwa pengelolaan yang tidak melibatkan masyarakat mematikan kepemilikan masyarakat atas hutan dan sumber daya alamnya. Artinya, partisipasi masyarakat harus semakin luas dan mendalam,” kata Wahyu kepada Tempo. Selasa, 23 Januari 2024.

Menurut dia, ada instrumen hukumnya, yakni hutan adat bagi masyarakat adat dan hutan sosial bagi masyarakat non-adat. Partisipasi bukan sekadar kepemimpinan, kata Wahyu, tapi pengambilan keputusan dan pengawasan. “Terutama melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, masyarakat yang tidak mempunyai lahan, buruh tani,” tuturnya.

Saat ini, kata Wahyu, masih banyak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, sehingga negara harus memperkuat regulasi dan perangkat untuk menjamin hak atau setidaknya keamanan properti. . “Dapat kita kutip pendapat Profesor Hariadi Kartodihardjo bahwa pengelolaan hutan ke depan harus seperti pertanian dalam konteks tanpa sawah.”

Menurutnya, kebijakan yang memerlukan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat asli, akan melindungi hutan dari deforestasi. “Karena yang jelas deforestasi besar-besaran terjadi karena industrialisasi hutan dan industri lain di kawasan hutan, termasuk pertambangan, perkebunan ilegal, proyek infrastruktur. Pelaku utamanya bukan masyarakat, penggeraknya adalah industri besar,” ujarnya. . .

Menurutnya, dalam debat cawapres antara Gibran Rakabuming Raka, Mahfud Md, dan Muhaimin Iskandar, mereka gagal memahami aspek pengelolaan hutan di Indonesia. “Dalam pengelolaan data hutan dan sektor terkait lainnya (peta, informasi) dan partisipasi masyarakat harus menjadi dua elemen utama dalam pembentukan kebijakan, selain penelitian ilmiah,” ujarnya.

Selain itu, kata Wahyu, kegagalan debat wapres lainnya adalah klaim keberhasilan kepemilikan pangan. Menurutnya, aset pangan bukanlah solusi permasalahan pangan Indonesia.

“Apakah ketahanan pangan merupakan satu-satunya aset pangan yang membutuhkan konversi dan pembebasan lahan secara besar-besaran? Sementara masyarakat Banten tidak pernah kehabisan beras dan malah mempunyai cadangan di lumbung (leuit), negara justru mengimpor beras. Apakah ini masalah produksi? dia berkata.

Selalu update informasi terkini. Simak berita terkini dan berita pilihan dari Uarethe Product di channel Telegram “Uarethe Product Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Pertama Anda perlu menginstal aplikasi Telegram.

Top 3 techno mulai dari peringatan dini BMKG di Kecamatan Pantura, visi misi calon presiden bagi masyarakat adat dan cuaca di jalur darat di Jawa Barat. Baca selengkapnya

Politik hingga pemilu hanya sebatas persoalan politik yang jauh dari kepentingan kaum pribumi. Baca selengkapnya

Faisal Basri mengatakan program Merdeka Belajar cacat karena tidak memberikan hasil yang sesuai sasaran. Baca selengkapnya

Berikut fakta menarik debat capres dan cawapres 2024 yang pertama hingga terakhir. Apa yang terjadi dan harus dicatat? Baca selengkapnya

Muhaimin pun mendoakan agar pasangan Anies-Muhaimin kelak meraih hasil memuaskan dalam adu gagasan. Baca selengkapnya

Selain nasib pribumi dan penerimaan mahasiswa baru di Unair, juga akan dilakukan kajian dampak perubahan iklim terhadap konflik manusia-gajah. Baca selengkapnya

Kebijakan pemerintah untuk memitigasi krisis iklim dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Perdagangan karbon dan transisi energi merupakan ancaman baru. Baca selengkapnya

Pada tahun 2023, 2,57 juta hektar wilayah adat akan disita untuk investasi. AMAN mengkritik Pilpres 2024 yang mengabaikan persoalan masyarakat adat. Baca selengkapnya

Pemerintah dan anggota DPR dinilai tidak menganggap penting persoalan ini bagi masyarakat adat. Baca selengkapnya

Gibran menyinggung desa wisata saat debat cawapres lalu. Apa saja syarat untuk menjadi desa wisata? Baca selengkapnya